permentan tentang penyuluh pertanian. Programa disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis serta dibuat setiap tahun. permentan tentang penyuluh pertanian

swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-Undang. 140/4/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan2. materi ngobras vol 6. 140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Pembangunan fisik lumbung. Media penyuluhan pertanian dibuat berdasarkan materi penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani. 210/11/2008: Permentan 46/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Nomor 61/Permentan/ OT. 479 orang. Pasal9 Penyusunan programa penyuluhan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana. 3. Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki semangat partisipatif dengan mendorong keterlibatan masyarakat untuk ikut di dalam proses pemberdayaanPENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. 1 Azas, Tujuan dan Fungsi Penyuluhan Pertanian 2. 72 tahun 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, kebutuhan penyuluh pertanian selur. Bukti keanggotaan P4S dalam salah satu FK P4S. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/Permentan/SM. Nomor. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentangUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan. 140/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian9. 140/7/2009 TANGGAL : 24 Juli 2009 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelakuPenyuluh Pertanian; c. 26 Januari 2023. yaitu Penyuluh Pertanian ASN, Penyuluh Pertanian non ASN, sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian non ASN yang direkrut oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta. Dapat berita terbaru lainnnya melalui laman. pelaksanaan perkarantinaan. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan agar peningkatan. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pengangkatan dan penempatan penyuluh Pegawai Negeri Sipil disesuaikan denganpermentan no. Setiap dua bulan sekali kelompok tani mengadakan pertemuan rutin/rapat kelompok. bahwa Balai Penyuluhan merupakan tempat Satuan Administrasi Pangkal bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerja Balai; b. bahwa Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu. INFO TERKINI. Lahirnya permentan No 61/ permentan/ OT. Standar NPK Penyuluh Pertanian dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut: No Nilai Prestasi Kerja 1 91 keatas Sangat Baik 2 76-90 Baik 3 61-75 Cukup 4 51-60 Kurang 5 50 ke bawah Buruk 4. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94. E. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMORÂ 03/Permentan/SM. 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 52 tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan. Nomor. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT. pelaksanaan perkarantinaan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERBERSAMA MENTAN NO. Peraturan Menteri. 210/ 11/2008 dan Nomor 23 A Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; •Permentan No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Sendana dan menjadi bahan tindak lanjut dalam penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 Tingkat Kota Palopo yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Jakarta. INFO TERKINI. 12 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar. Bagaima Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian? Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, SKP pejabat fungsional Penyuluh Pertanian disusun pada awal tahun yang akan dilaksanakan. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan. baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun. PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan. 10 Media Penyuluhan Pertanian Kegiatan Belajar 2 Jenis-jenis Media Penyuluhan Pertanian A. Nomor : PERMENTAN NO. Selasa, 06 Apr 2021. 6. Peran-peran tambahan penyuluh pertanian (selain menyuluh / memberikan motivasi) adalah: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT. Selasa, 06 Apr 2021. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan keluar / kemudahan-kemudahan, baik dalam menyuluh / proses belajar mengajar, maupun. mampu berkomunikasi khusus dengan pelaku utama dan. PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI. PENGERTIAN Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah PNS yang diberi Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Jakarta Tanggal Penetapan. 16 Tahun 2006 penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,. Badan PPSDMP Nomor 30/Kpts/KU. Sedangkan di Kabupaten Gorontalo jumlah keseluruhan penyuluh pertanian yaitu sebanyak 138 orang dan Di Kecamatan Limboto penyuuh pertanian berjumlah 11 orang. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. Permentan. 10. Pertimbangan Permentan 21 tahun 2021 tentang SMIPP: bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas. Bentuk Singkat. BAB I KETENTUAN. Tempat Penetapan. Kementerian Pertanian: Nomor. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian 4. PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. Nomor KEP/31/MENPAN/3/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; 10. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. U. materi ngobras vol 6 . JENIS-JENIS MEDIA PENYULUHAN Menurut sumber bacaan ada beberapa jenis media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan (belajar-mengajar). peningkatan kinerja penyuluh pertanian melalui revitalisasi penyuluhan pertanian serta keberhasilan pembangunan pertanian dapat berhasil baik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta. 28 TAHUN 2023 . tentang tugas. Menimbang: bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. Bantuan Pemerintah meliputi: pemberian penghargaan; bantuan operasional; bantuan sarana. 140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 403); c. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Permentan Nomor PERMENTAN NO. 080. 140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Penyuluh Pertanian kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit: 30 (tiga puluh) untuk Penyuluh Pertanian Ahli Madya. BAB II KELOMPOK TANI Penumbuhan dan pengembangan Poktan dilakukan melalui pemberdayaan Petani, dengan perpaduan dari budaya, norma,. BAB I PENDAHULUAN A. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG. Tahun. Menjadi acuan kerja bagi pembina di Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota. 010/8/2015 tentang Organtsast dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 20. Dokumen Peraturan : Permentan No. 03/PERMENTAN/ OT. Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penguatan Hubungan Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian 220726_-_RANCANG. Undang -Undang Nomor 16 Ta hun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);. bahwa berdasarkan Und ang -Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dengan. E. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ RC. Pada akhir tahun 2019 Kementrian Pertanian telah melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di beberapa wilayah. Fungsi-fungsi Kelompok tani juga diatur. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2. Peraturan Menteri dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian untukpengelola kelembagaan penyuluhanpertanian pemerintah, swasta, dan. Penyuluh Pertanian; c. pelaksanaan perkarantinaan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyadari pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan menjadikan BP3KJABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,. 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Metode Penilaian Penilaian calon Penyuluh Pertanian Teladan dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480) 18. materi ngobras vol 7. Pasal 3 (1) Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian. Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh sebagai penanggungjawab penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani; 2. TUGAS PENYULUHAN PERTANIAN MEDIA PENYULUHAN DISUSUN OLEH: ALFADHOLY WAFI (D1B014032) ANGGI SORAYA (D1B014062) CUT NABILAH RISANTI (D1B014063) KHOIRIYYAH AL-ADAWIYYAH (D1B014074) HOTMAITA SIRINGO (D1B014141) ESTER JUNIARTHA S (D1B014143) DOSEN PEMBIMBING: FENDRIA. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatSilahkan download Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023 melalui link di bawah ini: Download PDF (2. 160/6/2009 tentang Pedoman Pendidikan danPenyuluh Pertanian Lapang Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang . 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerjaperaturan presiden republik indonesia nomor 154 tahun 2014 tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. PERMENPAN NO 35 TH 2020 - JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit: T. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M. dengan proses. Memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/ OT. Penyuluh Pertanian Teladan disajikan pada Form 6 dan Form 7. 08 Juli. Pejabat Pengundangan. 140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan. 3. Kerangka Pikir Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), Penyuluhan. Berikutnya, Permentan no 35 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Permentan No. Peraturan Menteri Pertanian. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang. Tipe Dokumen. E. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4391/Kpts/. Menimbang: bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/. Pedoman Penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk: 1. T. 010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas. 140/10/2011 yang dijadikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan. Tanggal Berlaku. Sumber Gambar : Permentan No 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan dapat di download dengan meng klik tombol lampiran. 140/ 4/2012 tentang Pedoman. maka paradigma baru penyuluh pertanian kedepan mengutamakan peran serta aktif. Permentan No. 140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian; 19. 140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT. 120/PERMENTAN/ OT. B. 4. Peraturan Menteri Pertanian. INFO TERKINI. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh. 4 . 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN. Kendala yang sering dihadapi penyuluh pertanian dalam melakukan aktivitas penyuluhan pertanian yaitu: 1) Partisipasi petani, kendala yang sering dihadapi penyuluh pertanian adalah kurangnya partisipasi petani dimana setiapTipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor, telah di bentuk unit pelaksana. 200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Pasal 31Permen PAN & RB No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang. 564 4. 210 11 2008 DAN KEPALA BKN NO. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri. PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. Permentan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Ditetapkan: 16/01/2023: Tanggal Diundangkan: 26/01/2023: Sumber: Biro Hukum Kementerian Pertanian: Subjek: Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian: Status: Berlaku: Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Biro Hukum, Kementerian Pertanian: Bidang Hukum: Hukum Administrasi Negara: Tematik. 22. 2. Tujuan Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian agar setiap unit kerja pelayanan publik memiliki standar pelayanan publik. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN:. Sesuai dengan Permentan No. E. Ditetapkan pada 17 Juli 2023 . 140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan. Materi MSPP VOL 7 " Konservasi Air Tanah"Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian bertujuan : 1. Dasar hukum korporasi petani adalah Permentan nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Memberikan masukan untuk perbaikan kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. kepada penyuluh pertanian untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. 210/ 11/2008 dan Nomor 23 A. 25 Tahun 2009 tentang penyusunan programa penyuluhan pertanian, unsur-unsur yang harus terdapat di dalam programa adalah sebagai berikut: 1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. Rabu, 24 Mar 2021. Materi pendampingan RDK yang dilakukan penyuluh meliputi : 1) Pola tanam dan pola usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan aspek teknis, ekonomi dan aspek sosial; 2) Sasaran produktivitas yang disusun atas dasar potensi di wilayah Poktan dan produktivitas dari masing-masing komoditas; 3) Teknologi usahatani; 4) Sarana. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.